JurnalBanten.com | Jakarta - Ide Joko Widodo terkait larangan menteri merangkap jabatan struktur partai menimbulkan silang kata di internal PDI Perjuangan. Salah satunya Puan Maharani secara eksplisit menolak ide tersebut.
Gagasan Jokowi agar menteri tidak merangkap pejabat partai kembali mendapat penolakan. Kali ini tak tanggung-tanggung, penolakan muncul dari Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Menurut Puan, partai politik merupakan pilar demokrasi. "Saya katakan, sesuai undang-undang, partai politik ini jadi pilar demokrasi," tegas Puan ditemui usai Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (15/8/2014).
Ia menilai gagasan Jokowi menimbulkan persepsi seolah meniadakan keberadaan partai politik (deparpolisasi). Menurut dia, bila di partai politik ada masalah semestinya dibenahi bagian mana yang bermasalah. "Bagian mana yang harus kita perbaiki dan bagian mana yang ingin kita perkuat," tegas Puan.
Dalam kesempatan tersebut, Puan secara eksplisit menyindir Jokowi terkait wacana yang digulirkan. Menurut dia, wacana tidak bisa sekadar dimunculkan ke publik namun dibicarakan secara bersama-sama untuk kepentingan bangsa ke depan. "Pak Jokowi belum bicarakan berkaitan dengan masalah itu (pelepasan jabatan partai jika jadi menteri)," tegas Puan.
Pernyataan Puan ini bertolak belakang dengan respons politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung Wibowo yang justru mendukung penuh ide Jokowi tersebut. Ia menyebut, hal tersebut merupakan tradisi baru. "Wacana itu kalau diterapkan akan menjadi sebuah tradisi luar biasa dan bagus," ucap Pramono di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (12/8/2014).
Menurut Pramono, PDI Perjuanggan tidak ada masalah dengan gagasan Jokowi tersebut. Apalagi, imbuh Pramono, Jokowi saat ini tidak tercatat sebagai pengurus di PDI Perjuangan. Ia membantah spekulasi bila ide Jokowi sebagai upaya deparpolisasi.
"Itu kan kewenangan calon presiden dan wakil presiden terpilih ya dalam penyusunan kabinet. Saya lebih membicarakan persoalan gagasannya. Gagasan ini jadi yang baru, genuine, dan membangun tradisi baru yang selama ini belum ada," urai Pramono.
Menurut Pramono, Jokowi merupakan presiden pertama di Indonesia yang tidak memiliki kontrol terhadap partai politik. Ia menuturkan presiden Indonesia sebelumnya memiliki kontrol langsung terhadap partai politik. "Ini menjadi sebuah proses pendewasaan demokrasi kita. Karena kalau kita lihat negara demokrasi yang matang seperti Amerika, itu pejabat negara tidak menjadi pengurus parpol seperti Obama, Hillary," tegas Pramono.
Sementara Jokowi saat diminta komentar terkait dengan penolakan PKB atas ide larangan jabatan menteri dan pejabat partai mengatakan hubungan dirinya dengan PKB baik-baik saja. "Tiap hari ketemu Pak Muhaimin dan Mas Marwan," ujar Jokowi ditemui usai Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (15/8/2014).
Ia menampik hubungan dirinya dengan PKB tidak harmonis. Justru Jokowi menegaskan dalam pertemuan dirinya dengan petinggi PKB membicarakan hal-hal strategis seperti program kerja, kebijakan serta bagaimana mempercepat program kerja. "Apanya yang dingin?" tepis Jokowi. [mdr/inilah.com]
0 komentar:
Posting Komentar