JurnalBanten.com | Jakarta - Ide Joko Widodo mendorong menteri untuk lepas dari jabatan struktur partai akan memberi dampak serius dalam komposisi koalisi pendukung duet Jokowi-JK. Sejumlah nama beken dipastikan tak masuk dalam kabinet, jika Jokowi konsisten dengan idenya.
Sejumlah nama beken petinggi partai politik koalisi pendukung Jokowi-JK dipastikan gigit jari tidak menjadi menteri dalam kabinet Jokowi-JK. Sebut saja sejumlah nama yang belakangan santer disebut bakal menjadi menteri. Di PDI Perjuangan ada nama Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, Ribka Tjiptaning, Trimedya Pandjaitan.
Sementara di PKB terdapat nama Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar, Sekjen PKB Imam Nahrawi, Ketua DPP PKB Marwan Ja'far, serta Wakil Ketua Umum PKB Rusdi Kirana, termasuk Abdul Kadir Karding.
Begitu juga di Partai NasDem nama seperti Ferry Mursidan Baldan dan Akbar Faizal, besar kemungkinan tidak masuk kabinet dengan catatan nama-nama tersebut tidak mau menanggalkan jabatannya di partai.
Sekjen DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo memastikaan sejumlah ketua umum partai koalisi yakni Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Ketua Umumm Partai Hanura Wiranto tidak akan menjadi menteri Jokowi. Namun saat ditanya tentang Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Tjahjo tidak bisa memastikan. "Nanti akan ada pembicaraan antara Muhaimin dan Jokowi," kata Tjahjo di Jakarta, Rabu (13/8/2014).
Dalam kesempatan tersebut Tjahjo menegaskan pemilihan menteri merupakan hak prerogatif presiden. Hanya saja, Tjahjo tidak bisa memastikan menteri yang dipilih bakal menanggalkan jabatan struktural di partai politik. Tjahjo mengisyaratkan, ide Jokowi soal tidak adanya menteri yang menjadi pengurus partai, masih berpeluang untuk dibicarakan. "Soal rangkap jabatan (di partai politik dan menteri), saya kira harus ada hal-hal yang dibicarakan," imbuh Tjahjo.
Dihubungi terpisah pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Maswadi Rauf pesimistis Jokowi dapat menerapkan ide pembentukan kabinet dengan tidak merekrut pengurus partai politik aktif. “Itu hanya wacana saja, saya yakin tidak akan bisa dijalankan Jokowi. Wacana itu dilontarkan hanya untuk menarik simpati publik saja yang sudah muak dengan perilaku elit parpol," kata Maswadi.
Justru Maswadi ragu dalam rekrutmen menteri dilakukan sepenuhnya oleh Jokowi sebagai presiden terpilih. Ia beralasan posisi Jokowi yang tidak memiliki jabatan di struktur partai menjadi penyebab tidak adanya kekuatan Jokowi dalam menentukan menteri. "Jadi saya lihat kebijakan mentri itu bukan Jokowi yang akan menentukan, tapi Megawati," tegas Maswadi.
Lebih jelas lagi Maswadi mengatakan Jokowi tidak memiliki keberanian bersebarangan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan. Menurut dia, penunjukan Jokowi sebagai Capres dari PDI Perjuangan karena faktor popularitas semata. "Karena pengendali tetap ada di Megawati," tandas Maswadi.
Ide Jokowi tidak merekrut menteri yang merangkap jabatan struktur partai ibarat pisau bermata dua. Satu sisi ide ini tidak bisa ditampik merupakan ide populer di tengah apatisme publik terhadap kader partai. Namun sisi lain, ide ini bakal berbenturan dengan aktivis partai yang kenyataannya berambisi menduduki pos kementerian di kabinet Jokowi.
Jika melihat realitas politik, Jokowi pada akhirnya akan berdamai dengan kenyataan. Akibatnya, Jokowi bakal menuai kritik pedas dari pendukungnya dari unsur non partai atau yang lebih dikenal dengan sebutan relawan. Jika ini terjadi, Jokowi tak memiliki nilai pembeda dengan presiden pendahulunya. [mdr/inilah.com]
0 komentar:
Posting Komentar